Berita Photo Terkini
print this page
Artikel Terkini

Diguyur Hujan Banjir di Sidoarjo Semakin Parah

Sidoarjo - Tingginya intensitas hujan di Sidoarjo dalam dua malam ini mengakibatkan sejumlah kawasan di Sidoarjo masih terendam banjir, Rabu (18/6/14).

Tidak hanya area pemukiman, ruas jalan saja yang digenangi air hingga selutut orang dewasa. Area persawahan di daerah Sedati, Gedangan, Buduran dan tempat lainnya, juga digenangi banjir.

Hal ini mengakibatkan para petani di sejumlah daerah, terancam gagal panen. Para petani yang mulai memasuki masa tanam, juga kesulitan tancapkan benih padinya karena tingginya air yang menggenang.

Kondisi ini juga membuat para petani harus menunggu surutnya air untuk memulai penanaman. "Banjir sudah dua hari ini tidak kunjung surut, malah meninggi," ucap Sumaiyah petani asal Sedati.

Dia menandaskan, batang tanaman padi yang ada, terpaksa untuk sementara ditancapkan di beberapa titik yang tergenang air. "Untuk mengisi waktu, saya buat membersihkan kotoran rumput di sawah," ujarnya.

Selain sawah tergenang banjir, area kolam pemancingan dan sejumlah kawasan pertambakan, volume airnya juga tinggi, hampir menyamai bibir daratan kolam maupun tambak.

Hal ini juga membuat para pemilik lahan ketir-ketir, khawatir ikannya akan terbawa arus air atau tanggulnya jebol.(pur)
0 komentar

APBDes Rp 1 Milyar Kades Bangun Disoal Warganya

Mojokerto – H. Ikhsan Kepala Desa Bangun Kecamatan Pungging Mojokerto, tidak pernah datang ke kantor Desa, sehingga kebanyakan warga bertanya Tanya, setelah slidik punya selidik akhirnya warga mendapatkan jawabannya.

Ternyata Kades  Bangun  disenyalir telah menilep dana hasil kompensasi dari PT.PAKERIN Tbk. Menurut laporan dari beberapa warga dan perangkat desa sebagai bentuk pengakuan secara tidak puas karena pembagian tidak merata, dan kejanggalan kejanggalan yang dialami oleh warga Ds. Bangun serta beberapa perangkat serasa sepertinya adanya intimidasi moril , sehingga tidak berani adanya bentuk protes kepada H. Ikhsan yang telah dicuriagai sepak terjangnya karena telah menyelewengkan dana kompensasi.

Saat dikonfirmasi oleh Wartawan tentang konpensasi, KADES  H. Ikhsan, mengakui adanya Konpensasi yang diberikan oleh PT Pakerin, sangat layak, bahkan menurutnya APBDes, Desa Bangun mencapai 1 Milyar, pertahun.

 Menururt Warga setempat beda dengan pengakuan Kades, warga mengatakan bahwa Desa Bangun,  tidak sesuai apa yang disampaikan Pak kades, “Coba sampean lihat sendiri mas kursi jalan dan prasarana desa seperti ini,” ucap warga sambil menunjuk kursi Balai Desa.

Dalam Pantauan wartawan inforakyat.com, Kantor Desa Bangun memang tidak pernah dihadiri oleh pak Kades, yang ada Cuma perangkat yang lain, sehingga warga sangat menyayangkan cara kerja Kades yang tidak melayani Rakyatnya dengan baik. (rdi/ags)

0 komentar

Bau Tak Sedap Menimpa Perebutan Kursi Dewan Sidoarjo

Sidoarjo - Sungguh ironis terjadi didaerah sidoarjo perolehan kursi yang seharusnya menjadi kebanggaan bagi seorang caleg tapi justru menjadi keprihatinan tersendiri.karena dua caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), harus rela untuk berbagi waktu.

Hal ini terjadi bermula dari hasil perhutungan suara ditngkat PPK yang memenangkan Caleg PKS nomer urut 2 Kusman, DAPIL 3 dengan selisih suara sebanyak 58 suara dibandingkan dari Caleg PKS nomer urut 1 Sidiq Baihaqi.Tapi kebahagiaan kusman berganti kesedihan ketika pihak Sidiq Baihaqi menberikan bukti C 1 yang menberikan keunggulan 23 suara bagi siddiq.

Kejadian ini langsung ddirespon oleh pihak pengurus partai dengan mengadakan rapat khusus menbahas permasalahan krusial ini.saat diadakan rapat pada hari minggu, (20/04),berlangsung alot dan penuh perdebatan menurut salah satu pengurus partai yang tak mau disebutkan namannya.

PKS sebagai partai yang agamis tentunya tidak mau terjadi huru hara yang berkepanjangan, hal ini yang mendorong semua pihak pengurus untuk mengambil jalan tengah dengan jalan pembagian waktu dua setengah tahun bagi masing masing pihak yang bertikai "benar mas " ujar Sidiq kepada wartawan. senin (21/04).

Namun sebalikmya Kusman dengan nada keras membantah'jangan menyebar fitnah mas'bentaknya lewat telepon menurutnya hasil rekaputulasi KPUD sidoarjo merupakan hasil final yang harus diakui oleh semua pihak termasuk para Caleg, apalagi seluruh partai sudah tanda tangan, "tambahnya".

Sementara itu Ketua DPD PKS ,Sidoarjo Aditya ST, sampai saat ini sulit dihubungi wartawan, saat inforakyat.com mencoba menghubungi melalui selulernya, tapi tidak ada jawaban, baca selengkapnya update berita investigasi inforakyat.com (pr)






0 komentar

Kemampuan Pemerintah Berkurang untuk Bayar Utang Luar Negeri

Poto Ilustrasi
JAKARTA – Total utang Pemerintah Indonesia hingga Februari kian bertambah mencapai USD272,1 miliar atau Rp3.108,47 triliun jika mengacu kurs Rupiah di Rp11.424 per USD. Namun, pembayaran utang luar negeri pemerintah semakin berkurang sejak November 2013 hingga Februari 2014.

Melansir laman BI, Sabtu (19/4/2014), pemerintah membayar utang luar negeri di Februari 2014 sebesar USD274 juta atau Rp3,13 triliun. Dengan rincian, pembayaran pokok USD177 juta atau Rp2,02 triliun, serta pembayaran bunga USD97 juta atau Rp1,11 triliun.

Pembayaran utang LN Februari tersebut menurun tajam hingga 52,76 persen dibandingkan Januari 2014. Januari pemerintah mampu membayar USD580 juta atau Rp6,63 triliun.

Kemampuan pembayaran utang luar negeri sudah terlihat dari November 2013 yang membayar sebesar USD996 juta atau Rp11,38 triliun. Sementara itu, Desember 2013 mengalami penurunan tipis USD970 juta atau Rp11,08 triliun.

Sebagai rincian, pembayaran utang pemerintah sektor bilateral tercatat USD56 juta dan multilateral USD110 juta. Selain itu, pembayaran utang untuk fasilitas kredit ekspor tercatat sebesar USD29 juta. Untuk pembayaran komersial, pemerintah tercatat membayar USD28 juta.(pur)
0 komentar

PT GPP Akui SPR Kosongan, Bantah Adanya Rekayasa

SIDOARJO – Naiknya harga rumah di Perum Millenium Green Puspa Asri (MGPA), Candi, Sidoarjo yang merupakan dampak dari pergantian dan pembenahan management di internal PT Ganda Prima Perkasa (GPP), mengundang masalah. Pasalnya, kenaikan harga juga akan mempengaruhi daya beli konsumen yang telah memesan rumah dengan harga lama (lebih murah), terlebih dengan program Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

Terkait itu, dalam persoalan kepemilikan rumah di Perum MGPA milik PT GPP atas nama Abdul Rozik, diduga ada rekayasa. Dijelaskan sebelumnya oleh Abdul Rozik kepada Surabaya Metro, pihaknya masih besikukuh pada pemesanan rumah dengan harga lama yang sudah disepakati, yakni Rp 54 Juta bukan Rp 80 Juta. Dari 80 calon pembeli (lama), hanya Abdul Rozik saja yang bersikukuh dengan harga lama.

Disinilah, muncul dugaan rekayasa dari PT GPP. Untuk memperoleh kesepakatan dari konsumen terhadap harga baru yang telah ditentukan, diduga developer Perum MGPA menskenario cara memperoleh persetujuan Abdul Rozik. Dengan dalih pendataan baru dan akan ada realisasi KPR dari Bank BTN kantor cabang Sidoarjo, melalui sales-nya, PT GPP menyodorkan blangko surat pemesanan rumah (SPR) kosongan untuk ditanda tangani.

Pengakuan Abdul Rozik, jika dia disodori blangko SPR kosongan yang baru dengan materai 6000 tertempel di kolom tanda tangan/materai. Singkat cerita, keluarlah SPR bertanda tangan atas nama Abdul Rozik diatas materai 6000 dengan rincian harga rumah yang baru yakni Rp 80 Juta.

Saat dikonfirmasi Wartawan di kantor PT GPP, Achmad Nasikin (Legal KPR-PT GPP) membantah adanya rekayasa SPR tersebut. Nasikin (panggilan akrabnya) mengatakan, pihaknya telah mengkonfirmasi salesnya, Hadi. “Itu tidak benar, pak Hadi mengatakan pada kami, jika tidak seperti itu cerita kronologisnya. Menurut pak Hadi, saat itu diperkirakan pada hari Jum’at, dia mendatangi pak Abdul Rozik untuk minta data baru dan tanda tangan atas SPR yang baru. Karena hari Jum’at, dan waktunya mepet dengan waktu sholat Jum’at, maka penandatangan SPR tidak jadi,” bantahnya, Kamis (17/4/2014).

Lanjutnya, “Dan akhirnya, malah pak Abdul Rozik yang datang ke kantor PT GPP untuk menanda tangani SPR nya. Bahkan, terjadi tawar menawar harga rumah antara pak Abdul Rozik dengan pak Hadi disaksikan salah satu pegawai bagian kasir. Pak Abdul Rozik menawar harga rumah sebesar Rp 80 Juta, dari harga Rp 85 Juta tapi saat itu pak Hadi menurunkan harga sebesar Rp 82 Juta. Selanjutnya, kami mengiyakan permintaan pak Abdul Rozik, harga rumah sebesar Rp 80 Juta,” kata Nasikin menceritakan pengakuan sales-nya kepada Wartawan.

Ketika ditanya lagi soal pengisian blangko SPR, Nasikin menyatakan surat tersebut disodorkan kosongan dengan bermaterai 6000. “Memang suratnya kosongan, pak Abdul Rozik hanya tanda tangan saja. Dan, sales kami yang mengisinya,” pungkasnya. * (mhd, trs/heru) 
Sumber : Surabaya Metro.com
0 komentar

Langkah Suryadharma Akan Peruncing Konflik Internal PPP

Surya Darma Ali Bersama Prabowo
JAKARTA- Langkah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, memecat kader PPP yang dinilai membangkang justru akan mempertajam konflik internal PPP. Sebab kader yang dipecat tersebut, yakni Waketum Suharso Monoarfa dan empat ketua DPW dipastikan memiliki jaringan kuat di PPP.

"Saya kira kader yang dipecat tidak akan tinggal diam dan akan melakukan perlawanan,”  kata Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana Jakarta, Heri Budianto, Sabtu (19/4/2014)

Selain itu, langkah politik SDA lainnya yang sudah memastikan berkoalisi dengan Gerindra juga akan semakin membuat persoalan internal semakin mencuat. Apalagi langkah ini secara beruntun terjadi, di tengah konflik PPP yang berlarut-larut. "Elit PPP yang dipecat kan mempersoalkan kehadiran SDA di Kampanye Gerindra,  ini belum selesai?. Tapi SDA justru memutuskan untuk berkoalisi,” tutur Heri.

Dikatakan Heri, kondisi di internal PPP semakin diperkeruh dengan statement SDA bahwa tidak meminta apa-apa dalam memutuskan koalisi dengan Gerindra.

“Itu justru akan dianggap aneh oleh kader PPP yang berseberangan. Karena tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, kalaulah benar adanya ungkapan SDA tersebut maka bisa dilihat dari dua sisi,” katanya.

Pertama , SDA  tengah menunjukkan komitmen politiknya pada Gerindra, karena pernyataan mendukung Prabowo dalam kampanye Gerindra disampaikan secara terbuka. Kedua, langkah PPP tersebut merupakan langkah berani dan menunjukkan bahwa dalam politik orientasi politik tidak melulu kekuasaan.

“Namun kemudian hal yang kedua ini, justru ditunggu oleh publik. Apakah betul nantinya PPP dan khususnya SDA tidak mendapatkan apa-apa dalam koalisi jika Prabowo menjadi presiden,” katanya. (ugo/pur)
0 komentar

PPP Nilai Koalisi Partai Islam Bisa Dahsyat

JAKARTA - Kekuatan partai Islam dinilai akan berbahaya jika koalisi. Pasalnya, koalisi partai Islam setidaknya bisa mengumpulkan 31 persen suara.

"Itu sebuah angka yang signifikan," kata Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Emron Pangkapi saat pertemuan tokoh ormas dan partai Islam untuk membahas koalisi di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2014).

Menurut dia, tinggal bagaimana pertemuan yang digelar di rumah pengusaha Ratna Hasyim Ning itu
bisa mengerucut pada pemikiran-pemikiran yang  sama. "Kemudian pada gilirannya membuat sejarah Republik Indonesia," tegasnya.

Dia mengatakan, pada 1999, PPP menggagas koalisi poros tengah. Jika hari ini, partai Islam kembali duduk bersama untuk kembali menghidupkan hal yang sama, menurutnya, adalah hal yang positif.

"Ini adalah sebuah kabar gembira bagi umat Islam Indonesia," tandasnya.

Emron menambahkan, koalisi partai Islam masih sangat realistis. Dia menilai, saat ini merupakan kebangkitan partai politik berbasis agama di dunia. Di Indonesia, partai Islam juga bisa bangkit bila didukung seluruh umat.

"Saya yakin akan mengalami sejarah poros tengah," tukasnya.

Soal calon presiden yang akan didukung, lanjutnya, tinggal mencari sosok yang bisa diterima semua pihak, punya elektabilitas tinggi, dan bisa disepakati secara bersama. (trk)
0 komentar
 
Support : Achmadi MS | PEMBURU
Copyright © 2014. INFO RAKYAT
AMS Template
ADMIN | IRO