Berita Photo Terkini
print this page
Artikel Terkini

Kiat Seger Purwanto Kades Seketi Sukses Membangun Desa

SIDOARJO - Penampilannya biasa saja, bisa dibilang tidak ada yang istimewa,  Sederhana, bersahaja namun dikenal sosok pekerja keras. Lantaran kesungguhannya, Desa Seketi Kecamatan Balongbendo, beberapa langkah lebih maju dibanding desa lainnya.

Seger Purwanto,  Selaku, Kepala Desa  Seketi,  saat disinggung hal ini, dia dengan datar berucap. “Halah mas, biasa sajalah,” katanya memulai bincang–bincang santai di kediamannya, pada, selasa, 9/9

Desa Seketi,  merupakan salah satu desa yang cukup menonjol prestasinya,  Desa yang berpenduduk sekitar 7643 jiwa, mampu memaksimalkan peran dan fungsi pertanian. Lahan, yang mayoritas cukup produktif berhasil ditingkatkan produksi pertaniannya. Infrastruktur pertanian, seperti saluran tersier, sekunder terus direvitalisasi. Hasilnya,  mampu meningkatkan hasil pertaniannya.

Pembangunan insfrastruktur pertanian terus digalakkan. Mengingat secara geografis Desa Seketi,  mayoritas lahannya merupakan tanah basah berupa persawahan. Orientasi pembangunan yang fokus pada maksimalisasi pertanian, dinilai banyak pihak merupakan keputusan yang tepat. Pola pembangunan desa yang berorientasi pada pertanian tersebut tak dipungkiri telah berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Desa yang kebanyakan umumnya petani.

Program Seger Purwanto,  tidak mandek pada penguatan pertanian semata. Sebab, ia sadar betul hasil pertanian tidak bakal bisa maksimal memberi dampak positif bagi warga, jika tidak didukung pembangunan infrastruktur lainya.  Menyadari hal itu, Kades Seketi,  yang low profile ini juga merevitalisasi infrastruktur jalan desa dan penerangan listrik. Tanpa bermaksud, pamer jalan Desa Seketi  beraspal. “Menurut pemahaman saya sarana jalan yang baik, didukung adanya penerangan listrik akses warga Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya menjadi terbuka dan mudah,” ujarnya.

Mengingat strategisnya infrastuktur bagi warga Desanya, berapapun anggaran yang diperoleh oleh Pemerintah Desa, semua dikembalikan ke Desa melalui skema program pembangunan Desa. Sebab, dengan jalan Desa yang baik, memudahkan warga menjual hasil komoditas pertanian.

Demikian juga, berkenaan dengan pelayanan, Seger Purwanto juga  memberikan layanan prima kepada warganya. Jam berapapun bagi warga yang membutuhkan surat-surat senantiasa dilayani dengan tangan terbuka. Kuncinya, terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat desanya, selain itun Seger juga  memberikan tauladan, juga memperkuat sistem kelembagaan Desa. Semua perangkat Desa, difungsikan secara optimal. Lalu, apa yang menyemangati, total mengabdi dan berbhakti bagi warga desanya? “Hidup itu apa mas yang dicari, kalau tidak berbuat yang terbaik. Selagi, diberi kesempatan niatan saya adalah memberikan yang terbaik untuk desa,” tuturnya. (adv)

0 komentar

Awas Hati - Hati Marak Penipu Mengaku Polisi Polres Sidoarjo

SIDOARJO- Penipuan dengan modus minta dikirim pulsa telepon kembali Mulai marak di Kota Surabaya Kali ini menimpa Calon korbannya adalah pemimpin redaksi di salah satu Media Online yang berkantor di Surabaya berinisial PUR, hampir diperdayai pelaku.

"Saya ditelepon orang yang namanya Heri. Saat tanya, Heri siapa, ini lho Heri yang kemaren ketemu itu pak," kata Pur menirukan ucapan orang yang meneleponnya, saat menceritakan asal kejadian tersebut pada wartawan Rabu (10/9/14).

Si penelepon yang mengatasnamakan Heri ini, kata Pur , mengatakan bahwa dirinya ditilang oleh Polisi, di daerah Sidoarjo. Dan, memerlukan uang sebesar Rp250.000 untuk membayar denda, namun Heri hanya memiliki uang Rp50.000.

"Kata si Heri ini, uang punya dia yang Rp50.000 itu, sudah dikasihkan ke Polisi yang nilangnya. Sedangkan, sisanya Polisi itu katanya minta dibelikan pulsa untuk atasannya," jelas Pur.
Awalnya Pur ragu dengan orang yang meneleponnya itu. Namun, si penelepon bernama Heri ini, meyakinkannya, dengan menyebutkan kalau dia ini adalah GlobalPosJatim. "Tadinya saya sempat mau nelepon Kapolres Sidoarjo, soalnya polisi yang menangkap  Heri mengaku dari Polres Sidoarjo bernama Briptu Bambang. katanya.

Lalu, lanjut Pur, peneleponnya ini,yang bernama Heri dan Bambang Polisi,  menyuruhnya untuk mendatangi konter pulsa terdekat. Dan mengirimnya ke nomor, Simpati  , untuk membayar kekurangan denda atas tilangnya Heri.
081 281 865 5571

Beruntung, saat si penelepon kembali meminta dikirimi pulsa ke nomor tersebut diatas Pur segera sadar bahwa kedua orang tersebut adalah penipu yang lagi mencari korban, dan kedua penipu tersebut sempat ngancam akan mendatangi kantor calon korban, jika tidak segera dikirim pulsa.

Seperti diketahui, penipuan serupa pernah menimpa Dicky, salah seorang reporter televisi lokal di Kota Surabaya, sekitar pertengahan November lalu. Dicky, di telepon seseorang yang mengatasnamakan salah seorang temannya yang bernama Jhon. Jhon meminta Dicky mengisi pulsa ke beberapa nomor hanpone. Pengisian pulsa dilakukan Dicky di salah satu mini market di di Surabaya hingga mencapai Rp1,6 juta. (rdi)

0 komentar

Kiyai Lapindo dan Gonjang Ganjing Musholla Sabilun Nazar

SIDOARJO – Ustad Sunari alias Kiyai Lapindo dituding oleh warga RT 15 RW 04 Desa Gompol Gunting Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, bahwa telah merekayasa surat ahli waris terkait masalah hibah Musholla yang terkena dampak Lumpur Lapindo.

Awal mula kejadian sekitar kurang lebih 20 tahun yang lalu warga sekitar beserta orang tokoh masyarakat bergotong royong membangun Musholla tersebut, untuk digunakan melaksanakan kegiatan ibadah dikarenakan belum adanya musholla umum di tempat tersebut.

Pada saat masuk peta terdampak korban lumpur lapindo , musholla tersebut juga termasuk yang mendapatkan konpensasi ganti rugi, dan pada petengahan tahun 2013, tepatnya bulan agustus ustad Sunari menerima dana ganti kerugian dari BPLS atas penggantian Musholla tersebut.

Namun hasil penggantian tersebut tidak pernah di musyawarahkan ke warga sehingga warga setempat mejadi tanda Tanya? Dikarenakan dalam Areal tanah yang dipakai membangun musholla bukan milik pribadi tapi sebagaian warga mempunyai hak atas tanah tersebut bahkan termasuk tanah irigasi.

Saat Wartawan akan konfirmasi dan mendatangi Ustad Sunari di kantor Sekolah SMP Islamiyah Tanggulangin, tidak dapat menemui yang bersangkutan, saat dihubungi melalui selulernya Ustad Sunari mengajak ketemuan di sekolah MI Gempol Gunting karena Ustad Sunari juga menjabat sebagai kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah.

Namun sayang seribu sayang Ustad Sunari yang menjadi panutan masyarakat itu tidak pantas dibuat contoh karena sudah berjanji akan menemui wartawan ternyata sampai di tempat yang dijanjikan Ustad Sunari terkesan bersembunyi hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum dapat dikonfirmasi.(tim) Ikuti berita selanjutnya (bersambung.)  
0 komentar

Berkas Tiga Tersangka Jual Beli TKD Segera Dilimpahkan

Mojokerto - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto hampir merampungkan berkas penyidikan korupsi jual beli Tanah Kas Desa (TKD) tahun 2011 dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Saat ini, pihak Kejaksaan Mojokerto tinggal menunggu keterangan saksi ahli dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Mojokerto, Dinar Kripsiaji mengatakan, penyidik sebelumnya sudah menetapkan tiga tersangka. "Mantan Camat Magersari yang kini menjabat Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Mojokerto, Achmad Zainudin, Lurah Gunung Gedangan, Tatok Yulianto dan ahli waris, Mat Urip," ungkapnya, Kamis (28/08/2014).

Dalam kasus tersebut, lanjut Dinar, ketiganya diduga bersalah dalam penyelewengan TKD seluas 1.990 meter persegi di Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. TKD yang seharusnya menjadi aset Pemerintah Kota Mojokerto ternyata diperjualbelikan dan statusnya diubah menjadi tanah pribadi bersertifikat.

"Mantan Wali Kota Mojokerto, Abdul Gani Soehartono sebagai pembeli dan mengatasnamakan anaknya, Erwin Wibowo sudah diperiksa namun masih sebagai saksi. Untuk sementara baru tiga tersangka ini yang alat buktinya dianggap cukup tapi tidak menutup kemungkinan Pak Gani dan Erwin juga ditetapkan sebagai tersangka. Kita lihat perkembangan nanti," katanya. (rsy)
0 komentar

Jalan Frontage Road Waru-Sidoarjo Masih Terkendala Ijin Gubernur

Sidoarjo  - Belum terwujudnya pembangunan frontage road Waru-Sidoarjo untuk mengurai kemacetan bukan karena sulitnya pembebasan lahan yang dibutuhkan. PU Bina Marga Pemkab Sidoarjo, yang sudah melaunching sebagai jalan pendamping itu, ijin pembebasan lahan hingga saat ini belum turun. Itu karena Gubernur Jatim belum juga menurunkan penetapan lokasi.

Menurut Kadin PU Bina Marga Ir. Sigit Setiawan, untuk pembebasan lahan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Dia masih menunggu surat penetapan pembebasan lahan yang oleh Gubernur Jatim hingga saat ini belum mendapat balasan. Sehingga tahapan menjadi terkendala.

"Pak Bupati juga telah berkirim surat ke Pak Gubernur, agar surat penetapan pembebasan lahan segera turun," ucapnya.

Lanjut dia, untuk mewujudkan pembangunan frontage road, komunikasi dan pendekatan terhadap warga masyarakat, pengusaha dan TNI AL terus dilakukan.

Terhadap lahan milik TNI AL, dari Mabes telah menyetujui hibah lahan di kompleks Balur Jaltim badan penyalur tenaga kerja TNI AL wilayah timur (Balur Jaltim) di Desa Sawotratap Gedangan, hingga kawasan Brigif 1 Marinir Gedangan sepanjang 1500 meter.

Demikian juga dengan kalangan pengusaha juga telah menghibahkan lahannya seperti PT Maspion Grup, PT Avian, PT Seger waras dan PT Puri Surya Jaya.

Sedangkan yang masih negosiasi PT Varia Usaha, BUMN Semen Gresik di Waru. "Untuk pembebasan lahan perorangan, meliputi dikawasan Kedungrejo Waru," terangnya.(pur)
0 komentar

Perebutan Kursi Wakil Ketua DPRD, DPC PAN Sidoarjo Memanas

Sidoarjo - Aksi dukung mendukung di internal DPD PAN Sidoarjo untuk kursi Wakil Ketua DPRD Sidoarjo bergulir. Sejumlah DPC PAN Sidoarjo mulai bersuara untuk mendukung calonnya yang dianggap loyal kepada partai, dan pantas disetujui oleh DPP PAN.

Seperti Forum Silaturahim DPC PAN Sidoarjo yang secara tegas memberikan dukungan kepada Khulaim Junaidi untuk duduk kembali menjadi wakil ketua seperti periode 2009-2014.

Mayoritas DPC PAN Sidoarjo menyatakan Khulaim yang pantas menyandang jabatan Wakil Ketua DPRD dibandingkan dua nama lain, Emir Firdaus dan Mahmud.

Menurut Sekretaris Forum Silaturahim DPC PAN Sidoarjo Firmansyah, mayoritas DPC PAN Sidoarjo memang mendukung Khulaim Junaidi untuk menjadi Wakil Ketua DPRD Sidoarjo.

"Seperti hasil rapat kerja yang dilakukan DPD PAN pada 15 September 2013, yang isinya suara terbanyak anggota dewan terpilih direkomendasikan menjadi pimpinan dewan," jelasnya.

Dia mengungkapkan, dalam Pileg 2014, Khulaim meraih suara mencapai 10 ribu suara. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan Emir Firdaus dan Mahmud.

"Melalui surat dukungan ini akan kami sampaikan ke DPP PAN di Jakarta," tandas Ketua DPC PAN Sedati tersebut.

Sementara itu, Emir Firdaus mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada DPP PAN Sidoarjo. Pihaknya masih menunggu proses dan seleksi yang dilakukan oleh DPP PAN. "Kami masih menunggu hasilnya," katanya.

Seperti diketahui, Khulaim Junaidi dan Emir Firdaus merupakan dua nama calon pimpinan yang paling serius bertarung memperebutkan jabatan tersebut.

Khulaim yang pada periode 2009-2014 menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD diketahui ingin mengulang jabatan di kursi “empuk” tersebut.

Sedangkan Emir Firdaus yang sudah tiga kali terpilih di 2004, 2009 dan tahun 2014,  juga berambisi menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD.

Apalagi Emir yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN-PKS DPRD Sidoarjo tersebut, juga diketahui melekat dengan organisasi Muhammadiyah, dan pasti juga akan menjadi penilaian tersendiri oleh DPP PAN.(pur)
0 komentar

Jokowi Tidak Steril Dalam Percaturan Politik

JAKARTA - Sikap Joko Widodo yang membuka sinyal menarik partai baru ke dalam koalisinya dinilai menjadi petunjuk bahwa presiden terpilih tersebut tidak nyaman dengan oposisi yang digalang Koalisi Merah Putih.

"Jokowi tidak nyaman dengan sikap Koalisi Merah Putih yang akan berada di luar pemerintahan. Pernyataan-pernyataan bahwa partai ini partai itu berpeluang merapat ke koalisinya itu untuk mengganggu solidnya partai-partai pendukung Prabowo," kata pengamat komunikasi politik dari UIN Sunan Kalijaga, Iswandi Syahputra ketika dihubungi di Jakata, Jumat (22/8/2014).

Hal itu juga menunjukkan, Jokowi sebenarnya tidak steril dari percaturan politik pragmatis. Dia tetap saja memperhitungkan komposisi kursi di parlemen.

"Artinya, Jokowi ya tetap memakai kalkulasi-kalkulasi politik pragmatis. Dia mengamankan pemerintahannya nanti dari goyangan dari pihak oposisi," ulasnya.

Dia juga menganalogikan, posisi Jokowi sekarang seperti duduk di kursi empuk yang berjarum. "Memang terpilih sebagai presiden, tetapi tidak nyaman," celetuknya.

Salah satu cara kubu Jokowi, menurutnya adalah dengan menggoda dan merayu partai-partai Koalisi Merah Putih dengan tawaran kursi menteri dan posisi strategis lainnya, seperti lembaga negara atau pimpinan BUMN. Dia mengatakan hal tersebut merupakan upaya penggembosan terhadap kuatnya potensi kekuatan oposisi.
(hol)
0 komentar

Kisruh Pilpres 2014 Dipastikan Berlanjut Ke Parlemen

JAKARTA – Pasangan Prabowo-Hatta menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menolak keseluruhan gugatan yang mereka ajukan.

Namun, Koalisi Merah Putih memastikan akan membawa kasus itu ke Pansus Pilpres di DPR guna membongkar apa yang terjadi di KPU selaku penyelenggara.

“Kami sudah mengajukan saksi dan barang bukti dalam jumlah besar yang menjelaskan kecurangan. Namun, sistem dan proses persidangan di MK tidak mengindahkan pembuktian mendalam, selain waktu yang tersedia tidak cukup,” kata Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, Jumat (22/08/2014).

Menurut Tantowi, keputusan MK belum memberikan keadilan substansial dalam proses demokrasi di Indonesia.

“Masih ada proses politik di parlemen untuk mengungkap apa yang terjadi, tujuannya bukan untuk mendelegitimasi, tapi sebagai pelajaran dan pengetahuan bagi anak bangsa, bahwa ini yang sudah terjadi,” tegasnya.

Terpisah, Maqdir Ismail, salah satu kuasa hukum Prabowo-Hatta menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pelajaran sangat buruk dalam sejarah demokrasi.

Ada kejanggalan, sebab KPU dihukum oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP), namun gugatan di MK tidak ada yang dikabulkan.

“Di DKPP menghukum dengan peringatan dan memecat Ketua KPUD, tapi di MK tidak ada kesalahan apa pun terkait dengan Pilpres,” ujar Maqdir.

Ia memberikan contoh di Kabupaten Dogia, Papua, ketua KPUD-nya diberhentikan, tapi oleh KPU dan MK tidak dianggap ada masalah. Komisioner KPU Pusat mendapat sanksi peringatan semuanya, tapi tidak berdampak terhadap hasil Pilpres.

Di Papua dan 16 propinsi terlihat kecurangan dan pelanggaran terjadi begitu masif tapi diabaikan oleh MK.(pur)
0 komentar
 
Support : Desain Website | Editorial
Copyright © 2014. Info Rakyat.Com
Template By : Creating Website
Jangan Klik Punya Admin | Masuk