Berita Photo Terkini
print this page
Artikel Terkini

Jokowi Tidak Steril Dalam Percaturan Politik

JAKARTA - Sikap Joko Widodo yang membuka sinyal menarik partai baru ke dalam koalisinya dinilai menjadi petunjuk bahwa presiden terpilih tersebut tidak nyaman dengan oposisi yang digalang Koalisi Merah Putih.

"Jokowi tidak nyaman dengan sikap Koalisi Merah Putih yang akan berada di luar pemerintahan. Pernyataan-pernyataan bahwa partai ini partai itu berpeluang merapat ke koalisinya itu untuk mengganggu solidnya partai-partai pendukung Prabowo," kata pengamat komunikasi politik dari UIN Sunan Kalijaga, Iswandi Syahputra ketika dihubungi di Jakata, Jumat (22/8/2014).

Hal itu juga menunjukkan, Jokowi sebenarnya tidak steril dari percaturan politik pragmatis. Dia tetap saja memperhitungkan komposisi kursi di parlemen.

"Artinya, Jokowi ya tetap memakai kalkulasi-kalkulasi politik pragmatis. Dia mengamankan pemerintahannya nanti dari goyangan dari pihak oposisi," ulasnya.

Dia juga menganalogikan, posisi Jokowi sekarang seperti duduk di kursi empuk yang berjarum. "Memang terpilih sebagai presiden, tetapi tidak nyaman," celetuknya.

Salah satu cara kubu Jokowi, menurutnya adalah dengan menggoda dan merayu partai-partai Koalisi Merah Putih dengan tawaran kursi menteri dan posisi strategis lainnya, seperti lembaga negara atau pimpinan BUMN. Dia mengatakan hal tersebut merupakan upaya penggembosan terhadap kuatnya potensi kekuatan oposisi.
(hol)
0 komentar

Kisruh Pilpres 2014 Dipastikan Berlanjut Ke Parlemen

JAKARTA – Pasangan Prabowo-Hatta menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menolak keseluruhan gugatan yang mereka ajukan.

Namun, Koalisi Merah Putih memastikan akan membawa kasus itu ke Pansus Pilpres di DPR guna membongkar apa yang terjadi di KPU selaku penyelenggara.

“Kami sudah mengajukan saksi dan barang bukti dalam jumlah besar yang menjelaskan kecurangan. Namun, sistem dan proses persidangan di MK tidak mengindahkan pembuktian mendalam, selain waktu yang tersedia tidak cukup,” kata Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, Jumat (22/08/2014).

Menurut Tantowi, keputusan MK belum memberikan keadilan substansial dalam proses demokrasi di Indonesia.

“Masih ada proses politik di parlemen untuk mengungkap apa yang terjadi, tujuannya bukan untuk mendelegitimasi, tapi sebagai pelajaran dan pengetahuan bagi anak bangsa, bahwa ini yang sudah terjadi,” tegasnya.

Terpisah, Maqdir Ismail, salah satu kuasa hukum Prabowo-Hatta menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pelajaran sangat buruk dalam sejarah demokrasi.

Ada kejanggalan, sebab KPU dihukum oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP), namun gugatan di MK tidak ada yang dikabulkan.

“Di DKPP menghukum dengan peringatan dan memecat Ketua KPUD, tapi di MK tidak ada kesalahan apa pun terkait dengan Pilpres,” ujar Maqdir.

Ia memberikan contoh di Kabupaten Dogia, Papua, ketua KPUD-nya diberhentikan, tapi oleh KPU dan MK tidak dianggap ada masalah. Komisioner KPU Pusat mendapat sanksi peringatan semuanya, tapi tidak berdampak terhadap hasil Pilpres.

Di Papua dan 16 propinsi terlihat kecurangan dan pelanggaran terjadi begitu masif tapi diabaikan oleh MK.(pur)
0 komentar

Presiden SBY Tinggalkan “Bom Waktu” untuk Jokowi

JAKARTA – Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan diwarisi “bom waktu” yang siap meledak, jika Jokowi gagal dan kurang cermat mengelola ekonomi.

Presiden SBY meninggalkan salah satu jebakan berupa bom waktu berupa postur APBN 2015 yang tidak memberi ruang gerak luwes bagi Jokowi untuk membenahi perekonomian bangsa.

Menurut mantan Menteri Perekonomian, Rizal Ramli, Jumat (22/08/2014), selain ada ancaman terhadap perekonomian nasional, dari segi eksternal adalah soal kebijakan bank sentral AS yang dipastikan akan menaikkan tingkat bunga.

Dengan kebijakan itu, ujarnya, capital outflow dari Indonesia akan tinggi mengingat daya tarik suku bunga di AS lebih tinggi.

Kondisi itu juga diperburuk dengan perkiraan nilai rupiah yang dipatok sebesar Rp13.000 kalau pemerintah tidak berbuat apa-apa (status quo).

Tantangan yang dihadapi Jokowi saat memulai pemerintahannya dinilai lebih berat dibandingkan tantangan yang dihadapi SBY ketika mulai berkuasa sepuluh tahun lalu.

“Kalau tidak canggih mengelola, bom waktu itu bisa meledak dan yang kena adalah Jokowi sendiri,” pungkasnya.(pur)
0 komentar

KPM : Tunda pelantikan Jokowi, Karena Masih Status Quo

JAKARTA – Koalisi Pengacara Masyarakat mengajukan permohonan ke DPR dan MPR untuk membentuk Pansus Pilpres tentang pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden guna melakukan penyelidikan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Mereka mendesak DPR untuk menunda pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla dengan alasan proses sengketa telah terdaftar dalam perkara perdata nomor 387/PDT/i2014/PN.JKT.PST pada 14 Agustuts 2014 di Pengadilan Jakarta Pusat.

“Kami menyampaikan surat kami yang ditujukan kepada yang mulia Ketua MPR, yang mulai Presiden, yang mulia Ketua DPR RI, dan Ketua Komisi II dan Komisi III DPR,” ujar Alamsyah Hanafiah, dari Koalisi Pengacara Masyarakat, Jumat (22/08/2014).

Alamsyah menjelaskan, pihak yang diperkarakan dalam gugatan tersebut yakni KPU selaku tergugat, Jokowi selaku turut tergugat I, Jusuf Kalla selaku turut tergugat II, dan KPU Provinsi DKI Jakarta selaku turut tergugat III.

Jokowi dinilai saat mencalonkan diri sebagai capres masih berstatus Gubernur DKI Jakarta dan belum mendapat izin dari DPRD DKI Jakarta. Seharusnya KPU menjatuhkan keputusan diskualifikasi atas pencalonan Jokowi sebagai capres. Sementara KPU dianggap melakukan pembiaran. Selain itu, KPU diperkarakan atas pembukaan kotak suara yang sudah disegel tanpa izin Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi tujuannya ke DPR menyampaikan untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu yakni KPU. Kita dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari masyarakat, walau kami Tim Pengacara Koalisi Merah Putih, akan tetapi kami dalam konteks ini dapat kuasa dari rakyat,” tegasnya.

Sementara, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolah permohonan Prabowo-Hatta terkait perkara PHPU Pilpres 2014, dimana hasil rekapitulasi suara nasional pilpres oleh KPU kembali berlaku.(pur)
0 komentar

Oposisi di DPR super power, PDIP mulai ketar-ketir

JAKARTA – PDI Perjuangan melalui Ketua Badan Pemenangan Pilpres Puan Maharani meminta agar DPR RI mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam menjalankan pemerintahan mendatang.

“Kami berharap bahwa pemerintah yang akan datang akan didukung dan dibantu oleh sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal program-program,” pinta Puan, Jumat(22/08/2014).

Pemerintahan mendatang, klaim Puan akan menjalankan berbagai program dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berketuhanan, Indonesia yang adil dan beradab, Indonesia yang bersatu.

Permintaan Puan ini mengingat komposisi kekuatan oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sangat kuat di DPR. Sementara, pasangan Jokowi-JK hanya didukung oleh empat parpol, yakni PDI Perjuangan (18,95 persen suara pemilu legislatif, 109 kursi DPR), Partai Nasdem (6,72 persen, 35 kursi DPR), Partai Kebangkitan Bangsa (9,04 persen, 47 kursi DPR), dan Partai Hanura (5,26 persen, 16 kursi DPR). Jika dijumlah, Jokowo-J hanya mendapat dukungan39,97 persen suara atau 207 kursi DPR.

Untuk memuluskan Puan menyebut secara informal PDIP melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan beberapa parpol di Koalisi Merah Putih untuk menjalin kerjasama.(cek)
0 komentar

Yusril: Putusan MK itu bukan kebenaran absolut

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta terkait sengketa Pilpres 2014, dalam sidang putusan Kamis (21/08/2014) kemarin.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, Jumat (22/08/2014) mengatakan, tidak ada kebenaran absolut dalam putusan MK itu. Dengan ditolaknya gugatan Prabowo-Hatta, bukan berarti tim Prabowo-Hatta yang salah dan yang benar KPU.

“Jadi sesungguhnya mungkin saja apa yang didalilkan Prabowo-Hatta mengandung kebenaran, tapi masalahnya waktu untuk membuktikannya sangatlah terbatas,” jelas mantan Menteri Hukum dan HAM ini.
Yusril mengaku sejak awal telah menduga MK akan mengambil putusan seperti itu.

“Sebab waktu yang tersedia bagi Prabowo Hatta untuk menyusun permohonan dan mengemukakan alat bukti dalam persidangan, sangat singkat sekali. Waktu yang tersedia untuk memeriksa pemilukada walikota sama dengan waktu untuk memeriksa Pilpres. Jadi MK tak akan pernah bisa mengungkap secara mendalam,” tegas Yusril.(pur)
0 komentar

Pembentukan Pansus Pilpres Hak Politik Anggota Dewan

JAKARTA - Pengamat politik, Emrus Sihombing, menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pilpres merupakan hak politik anggota dewan. Pembentukan pansus, menurutnya, lumrah selama tujuannya untuk perbaikan demokrasi.

"Kalau motifnya ke sana (perbaikan demokrasi) baik. Tapi, kalau sejak awal DPR kita sudah mengontrol dan jangan tiba-tiba keluar hasil (pemilu) baru ribut," katanya usai diskusi, di Menteng,  Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2014).

Menurut Emrus, DPR bisa mengumpulkan informasi dugaan pelanggaran pilpres sejak awal. Jika mengatakan, jika pansus saat hasil rekapitulasi suara nasional sudah keluar, maka bisa menimbulkan persepsi ada kepentingan politik.

Emrus memahami kalau di dalam pansus itu diwakili dari kubu Jokowi dan Prabowo. Sayangnya, suara partai pendukung Jokowi di parlemen berada di bawah suara partai yang mengusung Prabowo.

Khawatirnya proses pengambilan keputusan pansus diarahkan kepada voting, dan bisa dipastikan suara Jokowi bakal kalah. Kendati demikian, jika memang pansus dibentuk, anggota dewan harus menjelaskan alasannya.

"Orang yang membentuk pansus sejauh mana bisa ditanya itu (alasan). Berapa banyak data mereka untuk merancang perbaikan pilpres," pungkasnya. (trk)
0 komentar

Aparat Gabungan Lakukan Razia Eks Lokalisasi Dolly dan Jarak

SURABAYA - Ratusan aparat gabungan dari Polrestabes Surabaya, TNI, Satpol PP dan Linmas Pemkot Surabaya, kembali melakukan razia besar-besaran di kawasan bekas lokalisasi Dolly dan Jarak, Sabtu (9/8/2014) malam.

Petugas mendatangi rumah-rumah bordil di bekas kompleks pelacuran itu. Meski tidak ada rumah bordil yang terlihat buka, namun suasana di Dolly dan Jarak malam Minggu ini, terlihat ramai. Banyak kendaraan yang berlalu lalang. Tempat-tempat parkir juga buka.

Beberapa saat sebelum razia digelar, rumah-rumah bordil terlihat tutup namun masih ada saja beberapa orang yang menawarkan jasa esek-esek kepada para pengendara yang melintasi kawasan itu.
0 komentar
 
Support : Desain Website | Editorial
Copyright © 2014. Info Rakyat.Com
Template By : Creating Website
Jangan Klik Punya Admin | Masuk